Galaxsinews.com, Kota Metro — Kembali diramaikan dengan dinamika politik antara legislatif dan eksekutif. DPRD Kota Metro belakangan ini terus menyoroti lemahnya pemerintahan di era kepemimpinan pasangan Wali Kota Bambang Iman Santoso dan M. Rafiq Adi Pradana. Kritik yang dilontarkan tidak tanggung-tanggung, mulai dari pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga efektivitas program-program pemerintah kota. Namun, pertanyaannya, apakah kritik tersebut murni demi kepentingan publik, atau justru sarat kepentingan lain?
Sorotan terhadap Pemkot Metro semakin menguat ketika muncul polemik pinjaman daerah senilai Rp20 miliar. DPRD menilai tidak ada kesepakatan bersama dalam proses tersebut. Di sisi lain, Kepala BKAD, Supriadi, menyatakan bahwa pinjaman itu telah melalui pembahasan dalam dua kali rapat hearing. Perbedaan pernyataan ini membuka ruang tafsir publik, siapa yang sebenarnya tidak transparan?
Di tengah polemik itu, muncul penilaian bahwa sikap DPRD saat ini cenderung mencari-cari kesalahan. Ironisnya, kinerja DPRD sendiri justru mulai dipertanyakan. Alih-alih mendorong transparansi dari pihak eksekutif, lembaga legislatif ini dinilai belum pernah secara terbuka mempublikasikan penggunaan anggaran internal mereka. Publik pun berhak bertanya, mengapa standar transparansi hanya ditujukan ke satu pihak?
Hak interpelasi yang digaungkan DPRD juga dinilai tidak sepenuhnya fair. Jika tujuannya adalah transparansi, maka semestinya baik Pemkot maupun DPRD sama-sama membuka data kepada publik masyarakat. Transparansi tidak boleh setengah-setengah, apalagi dilakukan dengan pendekatan “kucing-kucingan” yang justru memperkeruh kepercayaan publik.
Sebagai wakil rakyat, DPRD seharusnya lebih tegas dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan anggaran. Dan mengingatkan agar jangan sampai terjadi praktik “bermain mata” yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan persoalan yang lebih nyata. Aksi unjuk rasa petani Metro Selatan beberapa waktu lalu, akibat kegagalan panen dan banjir yang belum tertangani dengan baik menjadi tamparan keras, bukan hanya pada pemerintah kota, tetapi juga DPRD. Sebagai representasi rakyat, DPRD dinilai terlalu sering tampil di media, namun minim kehadiran langsung di tengah masyarakat. Pada akhirnya, kegagalan yang terjadi di Kota Metro hari ini tidak bisa serta-merta dibebankan kepada wali kota yang baru menjabat.
Pemerintahan saat ini masih tergolong dalam fase awal dan menghadapi berbagai persoalan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Perubahan tidak bisa instan, apalagi dengan ekspektasi menjadikan Metro “seindah Paris” dalam waktu singkat.
Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar kritik atau manuver politik, melainkan keselarasan visi antara legislatif dan eksekutif. Tanpa itu, yang terjadi hanyalah konflik berkepanjangan, sementara masyarakat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.
Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat seharusnya menjadi pijakan bersama, bukan alat saling serang.(Rio S)
