Galaxsinews.com, Pesisir Barat — Di balik narasi efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah daerah, terdapat pola belanja yang memunculkan tanda tanya serius. Sektor media—yang memegang peran penting dalam transparansi dan kontrol publik—justru berada di posisi paling lemah dalam distribusi anggaran.Sorotan ini menguat setelah Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pesisir Barat, Ananda Yosan Perdana, mengungkap ketimpangan mencolok antara anggaran publikasi media dan belanja rutin di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada sekadar perbandingan angka. Jika ditelusuri lebih jauh, pola alokasi anggaran tersebut berpotensi mencerminkan prioritas kebijakan yang problematik.Anggaran “Kecil” untuk Fungsi Besar dengan total sekitar Rp360,5 juta per tahun untuk publikasi, dan jumlah media yang mencapai 434, setiap media secara teoritis hanya menerima sekitar Rp830 ribu per tahun.
Nilai ini bahkan sulit menutup biaya operasional dasar, seperti peliputan, produksi konten, hingga distribusi informasi.Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: apakah alokasi tersebut memang dirancang untuk mendukung keberlangsungan media, atau sekadar formalitas administratif? Belanja Rutin yang Sulit Diabaikan Di saat yang sama, belanja perjalanan dinas disebut mencapai sekitar Rp750 juta. Anggaran makan dan minum pun tersebar dalam berbagai pos—mulai dari rumah dinas kepala daerah Rp360 juta, wakil kepala daerah Rp240 juta, hingga Sekretariat Daerah Rp300 juta.
Jika dijumlahkan, total belanja pada pos-pos tersebut melampaui alokasi untuk sektor media. Ketimpangan ini memunculkan dugaan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan skala prioritas. Lebih jauh lagi, angka perjalanan dinas tersebut belum mencakup belanja serupa di organisasi perangkat daerah lainnya. Artinya, total riil kemungkinan jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan.
Distribusi Hibah: Transparansi DipertanyakanAspek lain yang mengundang perhatian adalah penyaluran hibah organisasi pers. Dari sekitar 10 organisasi yang ada, hanya dua yang menerima bantuan dengan total Rp35 juta.Kondisi ini membuka ruang pertanyaan terkait mekanisme seleksi: apakah berbasis kriteria objektif, atau ada faktor lain yang memengaruhi?
Tanpa transparansi yang memadai, situasi ini berpotensi menciptakan persepsi ketidakadilan—bahkan bisa mengarah pada dugaan praktik diskriminatif dalam distribusi anggaran.Risiko Sistemik terhadap Ekosistem Pers Ketimpangan ini bukan sekadar isu sektoral. Dalam jangka panjang, minimnya dukungan terhadap media lokal dapat melemahkan fungsi kontrol sosial, mempersempit ruang informasi publik, dan pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Ketika media kesulitan bertahan secara ekonomi, independensi juga berada dalam tekanan.“Ini bukan hanya soal kesejahteraan media, tapi soal keberlanjutan informasi publik yang sehat,” tegas Yosan.Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Klarifikasi. Hingga kini, pemerintah daerah masih berpegang pada alasan efisiensi anggaran. Namun, tanpa penjelasan rinci mengenai dasar penentuan prioritas belanja, argumen tersebut belum sepenuhnya menjawab kritik yang muncul.Investigasi lebih lanjut diperlukan, terutama untuk menelusuri:bagaimana proses penyusunan anggaran dilakukan,siapa yang menentukan skala prioritas,serta sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan.
Kasus ini menjadi ujian penting: apakah pengelolaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan publik luas, atau justru terjebak dalam pola belanja rutin yang minim evaluasi.Untuk saat ini, satu hal yang jelas—ketimpangan ini bukan lagi sekadar persepsi, melainkan persoalan yang membutuhkan jawaban terbuka.( red )
