Oleh: Pimpinan Redaksi Galaksinews.com
Keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah wajib dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Prinsip ini berlaku pula terhadap anggaran publikasi dan kerja sama media yang dikelola pemerintah daerah.
Belakangan, muncul pertanyaan dari kalangan media dan masyarakat terkait informasi anggaran publikasi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Metro. Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab hingga kini, informasi mengenai besaran anggaran, mekanisme penyaluran, dan realisasi penggunaannya belum sepenuhnya tersampaikan secara terbuka kepada publik.
Galaksinews.com memandang bahwa persoalan ini bukan sekadar menyangkut hubungan antara pemerintah dan perusahaan media. Lebih dari itu, ini menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang daerah digunakan. Transparansi anggaran merupakan bagian dari akuntabilitas yang wajib dijalankan oleh setiap badan publik
Tidak ada yang salah ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran. Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah pun tidak perlu melihatnya sebagai bentuk serangan atau tudingan. Dalam negara yang menjunjung keterbukaan, pengawasan publik adalah hal yang wajar dan sehat.
Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika pengelolaan anggaran telah dilakukan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup akses informasi yang menjadi hak publik. Data yang terbuka akan menghilangkan spekulasi dan mencegah berkembangnya asumsi-asumsi yang tidak berdasar.
Sebaliknya, ketika informasi sulit diperoleh, ruang publik akan dipenuhi tanda tanya. Situasi seperti ini tidak menguntungkan siapa pun. Pemerintah dirugikan oleh munculnya persepsi negatif, sementara masyarakat kehilangan kepastian informasi yang seharusnya dapat mereka akses dengan mudah.
Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi terkait anggaran publikasi dan kerja sama media secara terbuka, transparan, dan proporsional. Langkah tersebut bukan hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penjelasan, melainkan keterbukaan yang nyata. Sebab setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat, dan rakyat berhak mengetahui bagaimana uang itu dikelola.
Redaksi Galaksinews.com.Nia
